Korupsi adalah kejahatan kerah putih (white collar crime). Pelaku kejahatan ini melibatkan para elit tak tersentuh hukum. Sehingga sulit untuk dapat membongkar kejahatan ini tanpa menggunakan instrumen luar biasa. Baik instrumen hukum maupun sosial-politik. Tantangan besar bagi Indonesia dalam pemberantasan korupsi memang rumit. Tidak saja dalam hal instrumen hukum yang lemah tapi juga kondisi sosial-politik yang tidak mendukung. Gerakan pemberantasan korupsi berhadapan dengan kondisi sosialpolitik yang tidak berpihak terhadap pemberantasan korupsi. Kebijakan-kebijakan proinvestor, pengabaian terhadap hak asasi manusia, budaya korupsi dalam birokrasi, dan sikap partai politik sebagai “musuh” dalam pemberantasan korupsi. Sederhananya, korupsi berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kondisi rumit tersebut membuat pemberantasan korupsi menjadi sulit untuk bergerak dengan leluasa bahkan cenderung mengalami kemunduran. Untuk memperkuat pemberantasan korupsi, diperlukan sikap proaktif dari para pegiat anti-korupsi dengan turut serta dalam berbagai kegiatan untuk menyokong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan mandatnya sebagai lembaga anti korupsi. Salah satu sikap proaktif tersebut adalah dengan menyelenggarakan Anti-Corruption Summit [ACS] 2020. Kegiatan ini bertujuan untuk membahas, menemukan solusi dan memberikan rekomendasi berupa tawaran jawaban atas tantangan Indonesia dalam upaya pemberantasan korupsi, yang dilihat dari berbagai persepktif disiplin ilmu. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkuat jejaring pegiat anti korupsi dan sebagai forum memperkaya khazanah ilmu dalam upaya pemberantasan korupsi yang nantinya dapat bermanfaat untuk menjawab permasalahan laten korupsi dari berbagai disiplin ilmu.Dengan tema utama ACS 2020 “Quo Vadis Pemberantasan Korupsi”, hasil Penelitian Bersama Anti-Corruption Summit [ACS] 2020 akan didokumentasikan dalam bentuk buku dan/atau prosiding ber-ISBN.

UNDUH TOR

Scroll to top