PUBLICATION

PENDAFTARAN PESERTA NON CALL PAPER KNHTN VII

Masih dibuka kesempatan seluas-luasnya bagi peserta Non Call Papers yang ingin hadir di Konferensi Nasional Hukum Tata Negara VII dengan mengisi formulir yang dapat diakses melalui website resmi Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) https://pusako.unand.ac.id pada tanggal 19 – 29 November 2022. Untuk informasi lengkap mengenai penyelenggaraan Konferensi Nasional Hukum Tata Negara VII dapat diakses melalui website […]

KONFERENSI NASIONAL HUKUM TATA NEGARA KE 7

TELAH HADIR KEMBALI KN-HTN 7 Ketentuan persyaratan, penulisan, dan informasi lainnya dapat diakses melalui website resmi Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas : KN-HTN KE 7 Narahubung : 085359096586 (Haykal) 0895630340173 (Izmi) Twitter : @PUSaKO_UNAND Youtube : PUSaKO FHUA Website : pusako.unand.ac.id

[URGESI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI]

Pengaturan terkait hukum acara Mahkamah Konstitusi telah diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi, Namun pengaturan hukum acara yang ada saat ini masih dianggap belum rigid. Oleh karena itu, The International Foundation for Electoral System (IFES) bekerjasama dengan Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO), untuk menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion yang bertajuk “Urgensi Pembentukan Undang-Undang […]

Pray for Kanjuruhan

Segenap Keluarga Besar Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas turut berduka cita mendalam bagi seluruh korban jiwa dan luka-luka dalam tragedi kemanusiaan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang. Semoga para korban meninggal diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan untuk keluarga yang ditinggal dapat diberikan ketabahan dan keikhlasan. Bagi korban luka-luka semoga […]

PRE-ORDER BUKU PEMBARUAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA

Penulis : Feri Amsari, Charles Simabura, Khairul Fahmi, dkk. Editor : Saldi Isra Buku ini merekomendasikan strategi untuk memperbaiki partai politik melalui lima elemen kunci. Pertama, pemilihan ketua harus lebih demokratis, tidak berdasarkan keturunan dan memiliki batasan berkuasa. Kedua, penentuan kandidasi yang lebih terbuka dan menggunakan mekanisme berjenjang untuk menemukan kandidat yang tepat dalam pemilihan […]