TELAH HADIR KEMBALI KN-HTN 7 Ketentuan persyaratan, penulisan, dan informasi lainnya dapat diakses melalui website resmi Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas : KN-HTN KE 7 Narahubung : 085359096586 (Haykal) 0895630340173 (Izmi) Twitter : @PUSaKO_UNAND Youtube : PUSaKO FHUA Website : pusako.unand.ac.id
Continue readingMore TagCategory: Events
MENYONGSONG PEMILU 2024 DAN SELEKSI PENYELENGGARA PEMILU: BEBERAPA CATATAN KRITIS
Acara akan diselenggarakan pada: Minggu, 16 Oktober 2022 Pukul: 14.00-15.30 Link Zoom: https://bit.ly/DP16102022 Pembicara: 1. Hurriyah, Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia 2. Charles Simabura, Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas 3. Kurnia Ramadhana, Indonesia Corruption Watch 4. Fadli Ramadhanil, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Moderator: Delia Wildianti (Puskapol UI) Twitter : @PUSaKO_UNAND Youtube : […]
Continue readingMore TagDISKUSI TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022
Pada Senin, 10 Oktober 2022 pukul 13.00 WIB telah terlaksana Diskusi tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 di Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas bersama Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan […]
Continue readingMore TagRILIS MEDIA: UPAYA STRUKTURAL PENGEROPOSAN KEMERDEKAAN HAKIM KONSTITUSI
Keputusan DPR untuk melakukan pemberhentian dan penggantian Hakim Konstitusi Aswanto melalui rapat paripurna Ke-7 Masa Sidang I Tahun 2022-2023 merupakan tindakan yang bertentangan dengan konstitusi dan dapat mengeroposi independensi Hakim Konstitusi. Sebab, DPR seakan-akan menempatkan Hakim Konstitusi yang diajukannnya sebagai subordinasi kekuasaan legislatif di tubuh Mahkamah Konstitusi. Hal ini merupakan penafsiran yang sangat-sangat keliru dalam […]
Continue readingMore Tag[URGESI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI]
Pengaturan terkait hukum acara Mahkamah Konstitusi telah diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi, Namun pengaturan hukum acara yang ada saat ini masih dianggap belum rigid. Oleh karena itu, The International Foundation for Electoral System (IFES) bekerjasama dengan Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO), untuk menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion yang bertajuk “Urgensi Pembentukan Undang-Undang […]
Continue readingMore TagKolektif Konstitusi Seri #1 bertajuk “Otoritarianisme dan Masa Jabatan Presiden: Perspektif Global dan Nasional”
Event Kolektif Konstitusi Seri #1 bertajuk “Otoritarianisme dan Masa Jabatan Presiden: Perspektif Global dan Nasional”. Acara akan diselenggarakan secara hybrid pada: Jumat, 7 Oktober 2022 Pukul 13.30-15.30 WIB On site: Kampus STH Indonesia Jentera, Puri Imperium Office Plaza UG Floor No. 15 Jakarta Selatan. Live Zoom melalui bit.ly/jentera-jabatanpresiden Twitter : @PUSaKO_UNAND Youtube : PUSaKO FHUA Website : pusako.unand.ac.id […]
Continue readingMore TagPray for Kanjuruhan
Segenap Keluarga Besar Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas turut berduka cita mendalam bagi seluruh korban jiwa dan luka-luka dalam tragedi kemanusiaan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang. Semoga para korban meninggal diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan untuk keluarga yang ditinggal dapat diberikan ketabahan dan keikhlasan. Bagi korban luka-luka semoga […]
Continue readingMore TagAmbang Batas Pencalonan Presiden Dinilai Tak Dikenal dalam Sistem Presidensial
Dalam sistem presidensial capres mendapatkan mandat langsung dengan cara dipilih oleh rakyat, dan cabang kekuasaan legislatif serta yudikatif (seharusnya) tidak mempengaruhi proses pencalonan itu. Ketentuan ambang batas pencalonan capres-cawapres oleh partai politik (parpol) terus berpolemik. Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunissa Nur Agustyati, mencatat sedikitnya ketentuan itu sudah belasan kali diuji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Aturan […]
Continue readingMore TagUndangan Penyampaian Catatan Hukum PUSaKO FH Unand Tahun 2020 dan Rekomendasi Perbaikan untuk Tahun 2021
Yth. Rekan-Rekan Media dan Jaringan Masyarakat Sipil[Undangan Penyampaian Catatan Hukum PUSaKO FH Unand Tahun 2020 dan Rekomendasi Perbaikan untuk Tahun 2021] Tahun 2020 tidak berjalan sesuai dengan harapan kita semua. Setiap rencana yang telah dipersiapkan sebelumnya menjadi berantakan akibat masalah yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19. Persoalan yang muncul di dalam masyarakat tidak hanya diakibatkan oleh […]
Continue readingMore TagPRE-ORDER BUKU PEMBARUAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA
Penulis : Feri Amsari, Charles Simabura, Khairul Fahmi, dkk. Editor : Saldi Isra Buku ini merekomendasikan strategi untuk memperbaiki partai politik melalui lima elemen kunci. Pertama, pemilihan ketua harus lebih demokratis, tidak berdasarkan keturunan dan memiliki batasan berkuasa. Kedua, penentuan kandidasi yang lebih terbuka dan menggunakan mekanisme berjenjang untuk menemukan kandidat yang tepat dalam pemilihan […]
Continue readingMore Tag