Open post

FGD Komnas HAM

Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas bekerja sama dengan Komnas HAM mengadakan Diskusi Publik dengan tema “Masa Depan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM”. Diskusi publik tersebut dilakukan pada tanggal 13 November 2019 bertempat di Fakultas Hukum Universitas Andalas. Dalam diskusi tersebut, hadir sebagai pemantik diskusi Amiruddin (Koordinator Subkomisi Penegakan HAM/ […]

Continue readingMore Tag
Open post

Rapat Koordinasi ACS

Tahun 2020 akan menjadi tahun yang bersejarah bagi Pusat Studi Konsituti (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, karena PUSaKO dipercaya untuk menjadi koordinator utama perhelatan anti korupsi terbesar se-Indonesia Anti Corruption Summit (ACS). ACS merupakan perhelatan dua tahunan yang menjadi ajang berkumpulnya pegiat anti korupsi se-Indonesia yang untuk pertama kalinya diadakan pada tahun 2006 di Yogyakarta  […]

Continue readingMore Tag
Open post

FGD HSF Jakarta

Tanggal 22-23 Oktober 2019, oleh Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas bekerjasama dengan Hanns Seidel Foundation (HSF) melakukan expert meeting yang membahas Dinamika Proses Judicial Review di Mahkamah Agung. Kegiatan ini bertujuan untuk kembali melihat permasalahan yang terjadi pada proses pengujian terhadap peraturan perundang-undangan.             Kegiatan bertempat di Hotel JS Luwansa, Jakarta ini […]

Continue readingMore Tag
Open post

FGD HSF DINAMIKA JUDICIAL REVIEW DI INDONESIA

Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas bekerjasama dengan Hanns Seidel Foundation mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Dinamika Judicial Review di Indonesia”. FGD ini dilakukan pada tanggal 11 – 12 September 2019 bertempat di Hotel Pangeran Beach, Padang. Pada hari pertama, hadir sebagai pemantik diskusi Riza Farihah, SH (Direktur Eksekutif LeIP) dan […]

Continue readingMore Tag

DISkusi KOnstitusi : Kampanye Negatif dan Pemilu (23 November 2018)

Pemilu menjadi cara untuk menjalankan kegiatan perpolitikan karena pemilu menjadi sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan amanat Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. PUSaKO sebagai lembaga yang turut aktif […]

Continue readingMore Tag

PEKAN KONSTITUSI XII 2019

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari focus kajian Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, menjaga demokrasi konstitusional merupakan agenda yang terus diadvokasikan secara berkala. PUSaKO hadir sebagai lembaga yang fokus melakukan pengkajian dan penelitian mengenai sistem ketatanegaran, konstitusi dan memperjuangkan hak-hak konstitusional warganegara terus berkomitmen untuk melakukan proliferasi paham […]

Continue readingMore Tag

Anugerah Konstitusi Muhammad Yamin 2018

Anugerah Konstitusi Muhammad Yamin (AKMY) ini diberikan sebagai wujud apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap insan konstitusi dan ketatanegaraan Indonesia dalam bidangnya masing-masing. Di mana dalam penganugarahan ini, AKMY diberikan melalui proses penjurian yang ketat dan independen dalam beberapa kategori yang telah ditentukan sebelumnya. Sejalan dengan itu, dalam rangka memperingati enam puluh tujuh tahun usia Fakultas Hukum […]

Continue readingMore Tag

Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke-5

  Latar Belakang Pemilu merupakan sarana untuk mengejawantahkan kedaulatan rakyat. Sebagai sarana kekuasaan tertinggi rakyat, pemilu harus dijaga dari segala kemungkinan praktik curang dan upaya-upaya membuat keropos sistem pemerintahan demokrasi. Untuk itu, penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan secara konsisten dengan menerapakan secara sungguh-sungguh prinsip jujur, adil dan demokratis. Dalam menciptakan penyelenggaraan pemilu yang adil dan demokratis, […]

Continue readingMore Tag

Diskusi Publik “Politik Kodifikasi terhadap Tindak Pidana Luar Biasa dan Terorganisir”

Latar Belakang  Sejak pertama kali diinisiasi berdasarkan resolusi Seminar Hukum Nasional tahun 1963, proyek perumusan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) terus dilaksanakan hingga hari ini. Pada perkembangan perumusannya, muncul ide dari para perumus untuk memasukkan pengaturan tindak pidana khusus ke dalam RKUHP. Dalam Bab Tindak Pidana Khusus Buku Kedua RKUHP dimasukkan beberapa tindak pidana […]

Continue readingMore Tag

Seminar Internasional : Desentralisasi Asimetris

Registrasi KLIK Demokrasi asimetris sesungguhnya tidak hanya dipilih sejak reformasi konstitusi, pilihan demokrasi asimetris sudah disadari pendiri bangsa dan diperbincangkan dalam penyusunan UUD 1945 naskah awal. Model demokrasi asimetris yang dipraktikan Indonesia saat ini merupakan perkembangan dari gagasan awal yang diperbincangan ketika pendirian negara ini. Salah satu yang diterapkan dalam demokrasi asimetris adalah praktik penyelenggaraan […]

Continue readingMore Tag

Posts navigation

1 2 3 4 5 6
Scroll to top