Open post

PENGUMUMAN KELULUSAN CALL PAPER KONFERENSI NASIONAL HUKUM TATA NEGARA KE-7

ย  ย  ย    ย  ‘ Rasa terimakasih dan apresiasi kami sampaikan kepada seluruh peserta yang telah mengirimkan paper dan mendaftarkan dirinya sebagai peserta call paper pada Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke-7 (KNHTN ke-7). Dikarenakan antusiasme dari pendaftar, kami dari segenap panitia memohon maaf atas penundaan waktu pengumuman karena adanya tambahan waktu penilaian bagi […]

Continue readingMore Tag
Open post

PENUNDAAN PENGUMUMAN KELULUSAN PESERTA KNHTN VII

Sehubungan dengan banyaknya paper yang masuk dan masih berlangsungnya proses penilaian Paper oleh Tim Reviewer, maka Tim Reviewer dan Panitia memutuskan untuk menunda pengumuman kelulusan peserta sampai : ๐—๐˜‚๐—บโ€™๐—ฎ๐˜, ๐Ÿฎ๐Ÿฑ ๐—ก๐—ผ๐˜ƒ๐—ฒ๐—บ๐—ฏ๐—ฒ๐—ฟ ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿฎ Terima kasih dan mohon maaf atas ketidaknyamanannya Narahubung : 085359096586 (Haykal) 0895630340173 (Izmi) Twitter :ย @PUSaKO_UNAND Youtube : PUSaKO FHUA Website : pusako.unand.ac.id

Continue readingMore Tag
Open post

SELAMAT DAN SUKSES ATAS PROMOSI DOKTOR

Atas Nama Keluarga Besar Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas mengucapkan: Selamat dan Sukses atas Pengukuhan Gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia kepada: Dr. Charles Simabura, S.H., M.H. (Deputi Direktur Bidang Organisasi / Peneliti Senior PUSaKO / Dosen HTN FH UNAND) Yang telah dilaksanakan pada hari Sabtu, 19 November 2022. Twitter :ย @PUSaKO_UNAND […]

Continue readingMore Tag
Open post

RILIS MEDIA: UPAYA STRUKTURAL PENGEROPOSAN KEMERDEKAAN HAKIM KONSTITUSI

Keputusan DPR untuk melakukan pemberhentian dan penggantian Hakim Konstitusi Aswanto melalui rapat paripurna Ke-7 Masa Sidang I Tahun 2022-2023 merupakan tindakan yang bertentangan dengan konstitusi dan dapat mengeroposi independensi Hakim Konstitusi. Sebab, DPR seakan-akan menempatkan Hakim Konstitusi yang diajukannnya sebagai subordinasi kekuasaan legislatif di tubuh Mahkamah Konstitusi. Hal ini merupakan penafsiran yang sangat-sangat keliru dalam […]

Continue readingMore Tag
Open post

[URGESI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI]

Pengaturan terkait hukum acara Mahkamah Konstitusi telah diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi, Namun pengaturan hukum acara yang ada saat ini masih dianggap belum rigid. Oleh karena itu, The International Foundation for Electoral System (IFES) bekerjasama dengan Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO), untuk menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion yang bertajuk โ€œUrgensi Pembentukan Undang-Undang […]

Continue readingMore Tag

Posts navigation

1 2 3
Scroll to top