Pasca reformasi tahun 1998, penguatan kedaulatan rakyat begitu gencar dilakukan. Gerakan reformasi menginginkan agar rakyat dapat melaksanakan kedaulatannya secara utuh sebagai wujud negara yang menganut paham demokrasi. Rakyat harus dapat menentukan nasibnya sendiri dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang […]
Continue readingMore TagAuthor: adminpusako
Press Release: Presiden Dapat Mengeluarkan Perpu Pencabutan UU Pilkada
“Keributan” pembentukan Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota paska disetujui DPR (Jumat, 26 September) berlanjut menjadi rumit. Presiden menolak pengesahan UU yang mengalihkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dari langsung menjadi melalui DPRD. Pengesahan yang melalui mekanisme voting itu memecah kekuatan fraksi di DPR. Sebanyak 124 anggota Fraksi Partai Demokrat memilih walk out yang membuka ruang partai-partai pengusung […]
Continue readingMore Tag