Segenap Keluarga Besar Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas turut berduka cita mendalam bagi seluruh korban jiwa dan luka-luka dalam tragedi kemanusiaan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang. Semoga para korban meninggal diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan untuk keluarga yang ditinggal dapat diberikan ketabahan dan keikhlasan. Bagi korban luka-luka semoga […]
Continue readingMore TagAuthor: adminpusako
Ambang Batas Pencalonan Presiden Dinilai Tak Dikenal dalam Sistem Presidensial
Dalam sistem presidensial capres mendapatkan mandat langsung dengan cara dipilih oleh rakyat, dan cabang kekuasaan legislatif serta yudikatif (seharusnya) tidak mempengaruhi proses pencalonan itu. Ketentuan ambang batas pencalonan capres-cawapres oleh partai politik (parpol) terus berpolemik. Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunissa Nur Agustyati, mencatat sedikitnya ketentuan itu sudah belasan kali diuji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Aturan […]
Continue readingMore TagSERIAL 80 TAHUN PROF. BAGIR MANAN: BEDAH BUKU
Dalam rangka menyambut 80 Tahun perjalan seorang sosok Prof. Bagir Manan, memang menyimpan banyak ilmu yang telah ia curahkan, baik secara literatur maupun mimbar terbuka. Sepak terjang didunia akademisi maupun peradilan telah menorehkan tinta perjuangan yang berkesan. Lantas bagaimana dengan salah satu karya beliau yang berjudul “Lembaga Kepresidenan”? Tentu hal ini menarik dibahas, terlebih kondisi […]
Continue readingMore TagPENGUMUMAN KELULUSAN PESERTA PEKON XIII
catatan: mengingat dan menimbang hasil penilaian juri, telah ditetapkan 10 (sepuluh) peserta terbsik untuk menjadi peserta Lomba Pidato Bahasa Inggris PEKON XIII Penomoran tidak diurutkan berdasarkan nilai tertinggi.
Continue readingMore TagPRESS RELEASE EXPERT MEETING PENGUATAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM PEMBENTUKAN DAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
Jakarta – Partisipasi publik sangat dibutuhkan dalam pembentukan undang-undang. Pelibatan publik menjadi penting mengingat undang-undang merupakan produk peraturan perundang-undangan yang memiliki jangkauan materi muatan paling luas dibandingkan peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu, keterlibatan publik secara aktif dan menyeluruh dalam semua pembentukan undang-undang menjadi syarat mutlak untuk menghasilkan undang-undang yang responsif dan sesuai dengan […]
Continue readingMore TagPress Release: Presiden Dapat Mengeluarkan Perpu Pencabutan UU Pilkada
“Keributan” pembentukan Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota paska disetujui DPR (Jumat, 26 September) berlanjut menjadi rumit. Presiden menolak pengesahan UU yang mengalihkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dari langsung menjadi melalui DPRD. Pengesahan yang melalui mekanisme voting itu memecah kekuatan fraksi di DPR. Sebanyak 124 anggota Fraksi Partai Demokrat memilih walk out yang membuka ruang partai-partai pengusung […]
Continue readingMore TagCatatan Hukum Akhir Tahun PUSaKO dan Rekomendasi Perbaikan untuk 2021
Undangan Penyampaian Catatan Hukum PUSaKO FH Unand Tahun 2020 dan Rekomendasi Perbaikan untuk Tahun 2021
Yth. Rekan-Rekan Media dan Jaringan Masyarakat Sipil[Undangan Penyampaian Catatan Hukum PUSaKO FH Unand Tahun 2020 dan Rekomendasi Perbaikan untuk Tahun 2021] Tahun 2020 tidak berjalan sesuai dengan harapan kita semua. Setiap rencana yang telah dipersiapkan sebelumnya menjadi berantakan akibat masalah yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19. Persoalan yang muncul di dalam masyarakat tidak hanya diakibatkan oleh […]
Continue readingMore Tag
PRE-ORDER BUKU PEMBARUAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA
Penulis : Feri Amsari, Charles Simabura, Khairul Fahmi, dkk. Editor : Saldi Isra Buku ini merekomendasikan strategi untuk memperbaiki partai politik melalui lima elemen kunci. Pertama, pemilihan ketua harus lebih demokratis, tidak berdasarkan keturunan dan memiliki batasan berkuasa. Kedua, penentuan kandidasi yang lebih terbuka dan menggunakan mekanisme berjenjang untuk menemukan kandidat yang tepat dalam pemilihan […]
Continue readingMore Tag
PRESS RELEASE : Ancaman Kesehatan Masyarakat dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 di Tengah Pandemi
Pemilihan Kepala Daerah [Pilkada] Serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19 berpotensi membahayakan warga negara. Setidak-tidaknya per 6 September 2020, Badan Pengawas Pemilu [Bawaslu] mencatat 243 dugaan pelanggaran yang sebagian besar terkait pengabaian protokoler kesehatan pada saat pendaftaraan calon kepala daerah. Merujuk pada agenda Pilkada, 4-6 September merupakan jadwal pendaftaran calon Kepala Daerah. Mayoritas pendaftaran dipenuhi […]
Continue readingMore Tag