Rangkaian Kegiatan Pertemuan Nasional Hukum Tata Negara Pertemuan ini akan mempertemukan para ahli, pemikir, penulis, peneliti, mahasiswa, dan siswa berprestasi yang menjadikan kajian Hukum Tata Negara dan ilmu politik sebagai objek ilmu pengetahuannya. Pertemuan tersebut terbagi ke dalam tiga tema pokok yang masing-masingnya akan diperdalam dalam focus group discussion yang melibatkan peserta. Pertemuan ini akan dibagi kepada […]
Continue readingMore TagAuthor: adminpusako
Seminar Internasional : Merancang Pemilu Berintegritas Sesuai Standar Internasional
Seminar Internasional oleh Henk Kummeling yang merupakan Ketua Komisi Pemilihan Umum Belanda dan Dosen Hukum Tata Negara Unversitas Utrech. Seminar ini dengan tema “Merancang Pemilu Berintegritas Sesuai Standar Internasional” yang akan diselanggarakan pada: Tempat : Convention Hall Universitas Andalas Tanggal : 22 April 2016 Pukul 09.00 Wib
Continue readingMore TagSeminar Nasional Penguatan Lembaga Antikorupsi, Belajar dari KPK Hong Kong
Undangan Terbuka Seminar nasional ” Penguatan Lembaga Antikorupsi, Belajar dari ZONA66 dan KPK Hong Kong”. Dengan Narasumber : Tony Kwook (Komisioner KPK Hong Kong 1996-2002) Denny Indrayana ( Wakil Menteri Hukum dan HAM 2011-2014) Shinta Agustina ( Akademis Fakultas Hukum Universitas Andalas) ZONA66 Rangkaian Kegiatan : Seminar Nasional Anti Korupsi Aksi Dukung KPk (Selfie atau […]
Continue readingMore TagPress Release “Tolak Kapolri dari Tersangka Korupsi”
Polemik terkait pengajuan calon tunggal Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Budi Gunawan (BG) oleh Presiden Jokowi kian rumit. Proses fit and proper test dan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap calon itu bertentangan dengan langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan BG sebagai Tersangka kasus korupsi. Persetujuan DPR itu mengalihkan “bola panas” kepada Presiden untuk menentukan […]
Continue readingMore TagPress Release PUSaKO: Menggugat Pilkada Tak Langsung
Pasca reformasi tahun 1998, penguatan kedaulatan rakyat begitu gencar dilakukan. Gerakan reformasi menginginkan agar rakyat dapat melaksanakan kedaulatannya secara utuh sebagai wujud negara yang menganut paham demokrasi. Rakyat harus dapat menentukan nasibnya sendiri dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang […]
Continue readingMore TagPress Release: Presiden Dapat Mengeluarkan Perpu Pencabutan UU Pilkada
“Keributan” pembentukan Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota paska disetujui DPR (Jumat, 26 September) berlanjut menjadi rumit. Presiden menolak pengesahan UU yang mengalihkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dari langsung menjadi melalui DPRD. Pengesahan yang melalui mekanisme voting itu memecah kekuatan fraksi di DPR. Sebanyak 124 anggota Fraksi Partai Demokrat memilih walk out yang membuka ruang partai-partai pengusung […]
Continue readingMore Tag