Pada Senin, 10 Oktober 2022 pukul 13.00 WIB telah terlaksana Diskusi tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 di Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas bersama Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan […]
Continue readingMore TagAuthor: adminpusako
RILIS MEDIA: UPAYA STRUKTURAL PENGEROPOSAN KEMERDEKAAN HAKIM KONSTITUSI
Keputusan DPR untuk melakukan pemberhentian dan penggantian Hakim Konstitusi Aswanto melalui rapat paripurna Ke-7 Masa Sidang I Tahun 2022-2023 merupakan tindakan yang bertentangan dengan konstitusi dan dapat mengeroposi independensi Hakim Konstitusi. Sebab, DPR seakan-akan menempatkan Hakim Konstitusi yang diajukannnya sebagai subordinasi kekuasaan legislatif di tubuh Mahkamah Konstitusi. Hal ini merupakan penafsiran yang sangat-sangat keliru dalam […]
Continue readingMore Tag
[URGESI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI]
Pengaturan terkait hukum acara Mahkamah Konstitusi telah diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi, Namun pengaturan hukum acara yang ada saat ini masih dianggap belum rigid. Oleh karena itu, The International Foundation for Electoral System (IFES) bekerjasama dengan Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO), untuk menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion yang bertajuk “Urgensi Pembentukan Undang-Undang […]
Continue readingMore Tag
Kolektif Konstitusi Seri #1 bertajuk “Otoritarianisme dan Masa Jabatan Presiden: Perspektif Global dan Nasional”
Event Kolektif Konstitusi Seri #1 bertajuk “Otoritarianisme dan Masa Jabatan Presiden: Perspektif Global dan Nasional”. Acara akan diselenggarakan secara hybrid pada: Jumat, 7 Oktober 2022 Pukul 13.30-15.30 WIB On site: Kampus STH Indonesia Jentera, Puri Imperium Office Plaza UG Floor No. 15 Jakarta Selatan. Live Zoom melalui bit.ly/jentera-jabatanpresiden Twitter : @PUSaKO_UNAND Youtube : PUSaKO FHUA Website : pusako.unand.ac.id […]
Continue readingMore Tag
Pray for Kanjuruhan
Segenap Keluarga Besar Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas turut berduka cita mendalam bagi seluruh korban jiwa dan luka-luka dalam tragedi kemanusiaan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang. Semoga para korban meninggal diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan untuk keluarga yang ditinggal dapat diberikan ketabahan dan keikhlasan. Bagi korban luka-luka semoga […]
Continue readingMore Tag
Ambang Batas Pencalonan Presiden Dinilai Tak Dikenal dalam Sistem Presidensial
Dalam sistem presidensial capres mendapatkan mandat langsung dengan cara dipilih oleh rakyat, dan cabang kekuasaan legislatif serta yudikatif (seharusnya) tidak mempengaruhi proses pencalonan itu. Ketentuan ambang batas pencalonan capres-cawapres oleh partai politik (parpol) terus berpolemik. Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunissa Nur Agustyati, mencatat sedikitnya ketentuan itu sudah belasan kali diuji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Aturan […]
Continue readingMore TagSERIAL 80 TAHUN PROF. BAGIR MANAN: BEDAH BUKU
Dalam rangka menyambut 80 Tahun perjalan seorang sosok Prof. Bagir Manan, memang menyimpan banyak ilmu yang telah ia curahkan, baik secara literatur maupun mimbar terbuka. Sepak terjang didunia akademisi maupun peradilan telah menorehkan tinta perjuangan yang berkesan. Lantas bagaimana dengan salah satu karya beliau yang berjudul “Lembaga Kepresidenan”? Tentu hal ini menarik dibahas, terlebih kondisi […]
Continue readingMore TagPENGUMUMAN KELULUSAN PESERTA PEKON XIII
catatan: mengingat dan menimbang hasil penilaian juri, telah ditetapkan 10 (sepuluh) peserta terbsik untuk menjadi peserta Lomba Pidato Bahasa Inggris PEKON XIII Penomoran tidak diurutkan berdasarkan nilai tertinggi.
Continue readingMore TagPRESS RELEASE EXPERT MEETING PENGUATAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM PEMBENTUKAN DAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
Jakarta – Partisipasi publik sangat dibutuhkan dalam pembentukan undang-undang. Pelibatan publik menjadi penting mengingat undang-undang merupakan produk peraturan perundang-undangan yang memiliki jangkauan materi muatan paling luas dibandingkan peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu, keterlibatan publik secara aktif dan menyeluruh dalam semua pembentukan undang-undang menjadi syarat mutlak untuk menghasilkan undang-undang yang responsif dan sesuai dengan […]
Continue readingMore TagPress Release: Presiden Dapat Mengeluarkan Perpu Pencabutan UU Pilkada
“Keributan” pembentukan Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota paska disetujui DPR (Jumat, 26 September) berlanjut menjadi rumit. Presiden menolak pengesahan UU yang mengalihkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dari langsung menjadi melalui DPRD. Pengesahan yang melalui mekanisme voting itu memecah kekuatan fraksi di DPR. Sebanyak 124 anggota Fraksi Partai Demokrat memilih walk out yang membuka ruang partai-partai pengusung […]
Continue readingMore Tag