SIARAN PERS “MENYONGSONG PEMILU 2024 DAN SELEKSI PENYELENGGARA PEMILU” – Puskapol UI – Indonesia Corruption Watch (ICW) – Perludem – PUSaKO Fakultas Hukum Universitas Andalas Selengkapnya klik disini Twitter : @PUSaKO_UNAND Youtube : PUSaKO FHUA Website : pusako.unand.ac.id
Continue readingMore TagCategory: Press Release
RILIS MEDIA: UPAYA STRUKTURAL PENGEROPOSAN KEMERDEKAAN HAKIM KONSTITUSI
Keputusan DPR untuk melakukan pemberhentian dan penggantian Hakim Konstitusi Aswanto melalui rapat paripurna Ke-7 Masa Sidang I Tahun 2022-2023 merupakan tindakan yang bertentangan dengan konstitusi dan dapat mengeroposi independensi Hakim Konstitusi. Sebab, DPR seakan-akan menempatkan Hakim Konstitusi yang diajukannnya sebagai subordinasi kekuasaan legislatif di tubuh Mahkamah Konstitusi. Hal ini merupakan penafsiran yang sangat-sangat keliru dalam […]
Continue readingMore Tag
Pray for Kanjuruhan
Segenap Keluarga Besar Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas turut berduka cita mendalam bagi seluruh korban jiwa dan luka-luka dalam tragedi kemanusiaan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang. Semoga para korban meninggal diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan untuk keluarga yang ditinggal dapat diberikan ketabahan dan keikhlasan. Bagi korban luka-luka semoga […]
Continue readingMore Tag
Ambang Batas Pencalonan Presiden Dinilai Tak Dikenal dalam Sistem Presidensial
Dalam sistem presidensial capres mendapatkan mandat langsung dengan cara dipilih oleh rakyat, dan cabang kekuasaan legislatif serta yudikatif (seharusnya) tidak mempengaruhi proses pencalonan itu. Ketentuan ambang batas pencalonan capres-cawapres oleh partai politik (parpol) terus berpolemik. Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunissa Nur Agustyati, mencatat sedikitnya ketentuan itu sudah belasan kali diuji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Aturan […]
Continue readingMore TagPRESS RELEASE EXPERT MEETING PENGUATAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM PEMBENTUKAN DAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
Jakarta – Partisipasi publik sangat dibutuhkan dalam pembentukan undang-undang. Pelibatan publik menjadi penting mengingat undang-undang merupakan produk peraturan perundang-undangan yang memiliki jangkauan materi muatan paling luas dibandingkan peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu, keterlibatan publik secara aktif dan menyeluruh dalam semua pembentukan undang-undang menjadi syarat mutlak untuk menghasilkan undang-undang yang responsif dan sesuai dengan […]
Continue readingMore TagPress Release: Presiden Dapat Mengeluarkan Perpu Pencabutan UU Pilkada
“Keributan” pembentukan Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota paska disetujui DPR (Jumat, 26 September) berlanjut menjadi rumit. Presiden menolak pengesahan UU yang mengalihkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dari langsung menjadi melalui DPRD. Pengesahan yang melalui mekanisme voting itu memecah kekuatan fraksi di DPR. Sebanyak 124 anggota Fraksi Partai Demokrat memilih walk out yang membuka ruang partai-partai pengusung […]
Continue readingMore TagPRESS RELEASE : Evaluasi Rencana Penambahan Jumlah Kursi DPR
Pendahuluan Salah satu isu krusial yang kini tengah dibahas dalam Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu adalah penambahan jumlah kursi DPR. Komisi II DPR mengusulkan penambahan jumlah alokasi kursi DPR sebanyak 19 kursi dari 18 daerah pemilihan (dapil). Dengan penambahan itu, kursi DPR yang saat ini berjumlah 560 akan menjadi sebanyak 579 kursi untuk periode 2019-2024. Menurut […]
Continue readingMore TagPRESS RELEASE : Presiden dan DPR RI: Memperkuat Pelemahan KPK
Pada konferensi pers yang digelar di Istana, Jakarta, Jumat (13/9/2019), Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa terdapat empat poin yang tidak disepakatinya dalam draft Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun hal tersebut berbanding terbalik dengan beberapa poin perubahan yang diusulkan oleh Pemerintah terhadap sejumlah pasal dalam DIM RUU KPK. […]
Continue readingMore TagPRESS RELEASE : Khittah Konstitusional Kepolisian
Pendahuluan Kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018 segera digelar. Bursa pencalonan kepala daerah sudah muncul ke permukaan, mulai dari kader partai, profesional, incumbent, hingga perwira aktif TNI/Polri berpangkat Jenderal turut menyemarakkan pesta demokrasi daerah tersebut. Salah satu konsekuensi Pilkada adalah ditunjuknya Penjabat Gubernur untuk mengisi kekosongan jabatan. Masalah kemudian muncul ketika dua Jenderal Aktif Kepolisian […]
Continue readingMore TagPekan Konstitusi IX & Menjadi Pilar Konstitusi
Menjadi Pilar Konstitusi merupakan tema yang diusung Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas hukum Universitas Andalas dalam ajang bergensi Pekan Konstitusi IX. Kegiatan yang telah diselenggarakan dari tanggal 6-9 November 2016 di Universitas Andalas telah mengundang 34 Sekolah Menengah Atas Se-Sumatera. Sekolah sekolah tersebut dipilih berdasarkan pertimbangan dewan juri atas partisipasi sekolah tersebut dalam event tahunan […]
Continue readingMore Tag