PRESS RELEASE EXPERT MEETING PENGUATAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM PEMBENTUKAN DAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

  Jakarta – Partisipasi publik sangat dibutuhkan dalam pembentukan undang-undang. Pelibatan publik menjadi penting mengingat undang-undang merupakan produk peraturan perundang-undangan yang memiliki jangkauan materi muatan paling luas dibandingkan peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu, keterlibatan publik secara aktif dan menyeluruh dalam semua pembentukan undang-undang menjadi syarat mutlak untuk menghasilkan undang-undang yang responsif dan sesuai dengan […]

Continue readingMore Tag

Press Release: Presiden Dapat Mengeluarkan Perpu Pencabutan UU Pilkada

“Keributan” pembentukan Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota paska disetujui DPR (Jumat, 26 September) berlanjut menjadi rumit. Presiden menolak pengesahan UU yang mengalihkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dari langsung menjadi melalui DPRD. Pengesahan yang melalui mekanisme voting itu memecah kekuatan fraksi di DPR. Sebanyak 124 anggota Fraksi Partai Demokrat memilih walk out yang membuka ruang partai-partai pengusung […]

Continue readingMore Tag

PRESS RELEASE : Evaluasi Rencana Penambahan Jumlah Kursi DPR

Pendahuluan Salah satu isu krusial yang kini tengah dibahas dalam Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu adalah penambahan jumlah kursi DPR. Komisi II DPR mengusulkan penambahan jumlah alokasi kursi DPR sebanyak 19 kursi dari 18 daerah pemilihan (dapil). Dengan penambahan itu, kursi DPR yang saat ini berjumlah 560 akan menjadi sebanyak 579 kursi untuk periode 2019-2024. Menurut […]

Continue readingMore Tag

PRESS RELEASE : Presiden dan DPR RI: Memperkuat Pelemahan KPK

Pada konferensi pers yang digelar di Istana, Jakarta, Jumat (13/9/2019), Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa terdapat empat poin yang tidak disepakatinya dalam draft Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun hal tersebut berbanding terbalik dengan beberapa poin perubahan yang diusulkan oleh Pemerintah terhadap sejumlah pasal dalam DIM RUU KPK. […]

Continue readingMore Tag

PRESS RELEASE : Khittah Konstitusional Kepolisian

Pendahuluan Kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018 segera digelar. Bursa pencalonan kepala daerah sudah muncul ke permukaan, mulai dari kader partai, profesional, incumbent, hingga perwira aktif TNI/Polri berpangkat Jenderal turut menyemarakkan pesta demokrasi daerah tersebut. Salah satu konsekuensi Pilkada adalah ditunjuknya Penjabat Gubernur untuk mengisi kekosongan jabatan. Masalah kemudian muncul ketika dua Jenderal Aktif Kepolisian […]

Continue readingMore Tag

Pekan Konstitusi IX & Menjadi Pilar Konstitusi

Menjadi Pilar Konstitusi merupakan tema yang diusung Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas hukum Universitas Andalas dalam ajang bergensi Pekan Konstitusi IX. Kegiatan yang telah diselenggarakan dari tanggal 6-9 November 2016 di Universitas Andalas telah mengundang 34 Sekolah Menengah Atas Se-Sumatera. Sekolah sekolah tersebut dipilih berdasarkan pertimbangan dewan juri atas partisipasi sekolah tersebut dalam event tahunan […]

Continue readingMore Tag

Roadshow Anti Corruption Clearing House (ACCH) KPK: “Langkah Cerdas Cegah Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi dengan programnya Anti Corruption Clearing House (ACCH)  melakukan roadshow ke berbagai daerah dengan tujuan memberikan pemahaman terhadap program ACCH. Padang sebagai salah satu kota tujuan Roadshow ACCH telah berhasil menyelenggarakan kegaitan tersebut pada Kamis, 23 April 2015 di Ruang Sidang Dekanat Fakultash Hukum Universitas Andalas bekerjasama dengan Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO). Tema […]

Continue readingMore Tag

Press Release “Tolak Kapolri dari Tersangka Korupsi”

Polemik terkait pengajuan calon tunggal Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Budi Gunawan (BG) oleh Presiden Jokowi kian rumit. Proses fit and proper test dan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap calon itu bertentangan dengan langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan BG sebagai Tersangka kasus korupsi. Persetujuan DPR itu mengalihkan “bola panas” kepada Presiden untuk menentukan […]

Continue readingMore Tag

Press Release PUSaKO: Menggugat Pilkada Tak Langsung

Pasca reformasi tahun 1998, penguatan kedaulatan rakyat begitu gencar dilakukan. Gerakan reformasi menginginkan agar rakyat dapat melaksanakan kedaulatannya secara utuh sebagai wujud negara yang menganut paham demokrasi. Rakyat harus dapat menentukan nasibnya sendiri dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang […]

Continue readingMore Tag

Press Release: Presiden Dapat Mengeluarkan Perpu Pencabutan UU Pilkada

“Keributan” pembentukan Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota paska disetujui DPR (Jumat, 26 September) berlanjut menjadi rumit. Presiden menolak pengesahan UU yang mengalihkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dari langsung menjadi melalui DPRD. Pengesahan yang melalui mekanisme voting itu memecah kekuatan fraksi di DPR. Sebanyak 124 anggota Fraksi Partai Demokrat memilih walk out yang membuka ruang partai-partai pengusung […]

Continue readingMore Tag
Scroll to top